Program Pemberdayaan Potensi

Desa/Kelurahan

A. Latar Belakang

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Jawa Timur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, sebagaimana yang dimuat dalam RPJM Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 diantaranya adalah: (1) Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan, (2) Terbatasnya Aksesibilitas dan Rendahnya Kualitas Layanan Pendidikan, (3) Terbatasnya Aksesibilitas dan Rendahnya Kualitas Layanan Kesehatan; (4) Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha; (5) Terbatasnya Aksesibilitas Layanan Perumahan dan Sanitasi; (6) Terbatasnya Aksesibilitas Layanan Air Bersih; (7) Lemahnya Kepastian Kepemilikan dan Penguasaan Tanah; (8) Memburuknya Kondisi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, serta Terbatasnya Aksesibilitas Sumber Daya Alam; (9) Lemahnya Jaminan Rasa Aman; (10) Lemahnya Partisipasi; (11) Besarnya Beban Tanggungan Keluarga; dan (12) Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan Gender;

Konsistensi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengentasan kemiskinan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014, dengan memposisikan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagai salah satu Program Prioritas di Jawa Timur.

Program-program Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan peran masyarakat serta fungsi lembaga-lembaga Desa, untuk mendorong kesadaran kaum miskin dalam memperbaiki nasibnya. Sehingga, berbagai upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan harus memberikan kontribusi pada peningkatan kemampuan masyarakat miskin. Ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan untuk penanggulangan dan pengentasan kemiskinan ini, yakni : (i) mengurangi beban biaya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin, seperti misalnya : biaya pendidikan, biaya kesehatan, infrastruktur seperti air bersih, jalan desa dan sebagainya, (ii) meningkatkan pendapatan Rumah Tangga Miskin dan Hampir Miskin dengan jalan antara lain pelatihan ekonomi produktif, usaha ekonomi, stimulan modal kerja/ usaha, pasar desa, dan kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan produksi melalui Teknologi Tepat Guna.

Sebagai salah satu upaya untuk memberikan kontribusi pada penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan Program Pemberdayaan Potensi Desa/Kelurahan.

Program Pemberdayaan Potensi Desa/Kelurahan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan dengan pemberdayaan Rumah Tangga Miskin. Disamping itu, melalui Pemberdayaan Potensi Desa/Kelurahan diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan program penanggulangan kemiskinan secara profesional dan berkelanjutan dengan berbasis pada potensi dan modal sosial lokal sehingga dapat mengembangkan pola-pola baru yang inovatif untuk penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan Potensi Desa/Kelurahan dikelola secara terpadu dengan membuka ruang partisipasi antar stakeholders dalam rangka memfasilitasi pemberdayaan RTM maupun pengembangan potensi ekonomi unggulan Desa/ Kelurahan. Dalam implementasinya, peran serta Perguruan Tinggi (PT) yang memiliki reputasi keahlian dan pengalaman dibidang pemberdayaan masyarakat maupun pengembangan ekonomi lokal sangat diperlukan. Perguruan Tinggi (PT) diharapkan mampu berperan sebagai fasilitator dan mediator bagi pengembangan akses dan kerjasama maupun mampu mengembangkan potensi Desa/Kelurahan.

Standart Pelayanan Publik (SPP) Program Pemberdayaan Potensi Desa/ Kelurahan ini disusun sebagai acuan dasar bagi pengelola program maupun stakeholders lainnya agar mampu mengelola program secara optimal maupun mengembangkan peran-peran fasilitasi secara tepat guna mendukung pengembangan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan dan pemberdayaan Rumah Tangga Miskin (RTM).

B. Tujuan

Tujuan Umum

Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (Pokmas) RTM

Tujuan Khusus

1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab;
2. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin.
3. Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan Pokmas UEP terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha.
5. Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan yang disesuaikan dengan karateristik tipologi Desa/Kelurahan.
6. Mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar Dinas/  Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun stakeholders lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup Program meliputi:

1. Pengembangan Potensi Ekonomi Unggulan Desa/Kelurahan.

• - Pengembangan Potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa/Kelurahan dengan fokus kegiatan antara lain meliputi:
  - Pengkajian dan fasilitasi pengembangan potensi dan produk unggulan Desa/Kelurahan yang mampu mendukung pemberdayaan RTM;
  - Peningkatan Sumber Daya manusia dan Kemampuan Kewirausahaan;
  - Pengembangan dukungan sarana dan prasarana produksi/budidaya/ usaha jasa;
  - Pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
  - Pengembangan kelembagaan dan manajemen usaha;
  - Penguatan permodalan;
  - Pengembangan akses informasi dan promosi produk, serta kegiatan lainnya sesuai kebutuhan pengembangan potensi desa.

2. Pengembangan sinergi peran Dinas/Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota serta stakeholders lainnya dalam memfasilitasi Pemberdayaan Potensi Desa/Kelurahan.

3. Pendampingan

Pendampingan oleh Perguruan Tinggi yang secara operasional di  lokasi dilaksanakan oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dengan dukungan dan arahan Tenaga Ahli.

Pendampingan TPM diorientasikan untuk memfasilitasi proses kegiatan sesuai dengan tahapan. Pendampingan Tenaga Ahli diorientasikan untuk memfasilitasi pengembangan potensi ekonomi unggulan Desa/ Kelurahan.

4. Pengembangan lanjutan oleh Perguruan Tinggi Pendamping dalam bentuk kegiatan pemberian jasa konsultansi, mengalokasikan kegiatan dosen dan atau mahasiswa untuk memfasilitasi kegiatan yang relevan dengan dengan pengembangan potensi Desa/Kelurahan, serta memanfaatkan Desa/Kelurahan lokasi sebagai laboratoriam lapang bagi perguruan tinggi pendamping;

D. Ruang Lingkup Kegiatan meliputi:

a. Tahun Pertama, kegiatan Tahun Pertama meliputi :

1. Pengembangan Potensi Unggulan Desa/Kelurahan;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
3. Pengembangan Sarana Prasarana RTS.

b. Tahun Kedua, kegiatan Tahun Kedua difokuskan pada:

1. Penguatan modal UPKu, yang dapat diperoleh dari APBD Provinsi,  APBD Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi Pendamping dan sumber-sumber lainnya yang sah.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Pokmas (RTM) dalam pengelolaan usaha.
3. Pengembangan kemitraan Dinas/Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota serta stakeholders lainnya untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan.
4. Pendampingan penguatan, yang bersinergi dengan Perguruan Tinggi Pendamping.

c. Tahun Ketiga, kegiatan Tahun Ketiga difokuskan pada pemandirian Desa/ Kelurahan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi.

E. Persyaratan Lokasi

Penetapan lokasi P3D/K ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur  dengan mempertimbangkan persyaratan, antara lain :

1. Usulan lokasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Desa/Kelurahan memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan Tipologi Desa/Kelurahan. Tipologi Desa/ Kelurahan tersebut dapat berupa tipologi Desa Persawahan, Desa Nelayan, Desa Perladangan, Desa Perkebunan, Desa Peternakan, Desa Pertambangan & Galian, Desa Industri Kecil/Kerajinan dan Desa Jasa Perdagangan.
3. Desa/Kelurahan memiliki potensi dan modal sosial lokal yang bisa dikembangkan menjadi unggulan Wilayah.
4. Jumlah RTM, sesuai dengan data PPLS tahun 2008.
5. Ada kesiapan dukungan dalam bentuk Dana Daerah untuk program bersama (dana sharing) dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Adanya respon positif dari Pemerintah Desa terhadap program.